Denda Mahal Agar Pengemudi Jera


DEMI menciptakan efek jera, amat pantas pelanggar lalu lintas didenda besar. Denda Rp 750 ribu bagi orang yang menelepon saat menyetir sebenarnya juga sepadan dengan bahaya yang bisa ditimbulkan. Tapi polisi mesti pula membenahi diri agar keinginan untuk menegakkan aturan tak mengundang kecurigaan masyarakat.

 Ramai diributkan di situs jejaring sosial, langkah kepolisian itu seharusnya didukung. Menggunakan telepon seluler saat mengemudi bukanlah pelanggaran sepele. Ia tidak hanya membahayakan diri sendiri dan penumpang, tapi juga pengguna jalan yang lain. Orang boleh berdalih bahwa menggunakan ponsel merupakan hak pribadi. Namun ia lupa akan kewajiban menaati aturan lalu lintas agar tak membahayakan orang lain.

 Perilaku itu berisiko besar karena konsentrasi mereka tak lagi seratus persen terfokus ke jalan. Bahkan, di Amerika Serikat, pengemudi yang menelepon merupakan pencabut nyawa nomor satu di jalan raya. Menurut National Highway Transportation Safety Board, badan pemerintah Amerika yang bertanggung jawab atas keselamatan di jalan raya, angka kecelakaan akibat perilaku ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang disebabkan oleh, misalnya, lelah dan mengantuk, mengebut, serta mabuk.

Di Indonesia memang belum ada data kecelakaan akibat pengemudi asyik menelepon. Tapi kita tak perlu menunggu jatuhnya banyak korban untuk menerapkan aturan. Apalagi angka korban kecelakaan lalu lintas di negeri ini sudah amat tinggi. Setiap tahun rata-rata 28 ribu nyawa melayang. Di Jakarta saja, setiap hari ada tiga orang meninggal. Kepolisian menyebut kecelakaan di jalan raya menjadi pembunuh nomor dua di negara kita setelah penyakit tuberkulosis.

 Hampir semua kecelakaan itu terjadi karena pengemudi melanggar aturan lalu lintas. Itu sebabnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberlakukan denda yang besar, terutama untuk kelalaian yang membahayakan orang lain. Denda karena menggunakan lampu menyilaukan, misalnya, mencapai Rp 500 ribu. Denda lantaran melakukan kegiatan lain–termasuk menelepon–saat mengemudi Rp 750 ribu. Adapun denda yang lebih rendah dikenakan untuk kelalaian yang hanya membahayakan diri sendiri, misalnya tak menggunakan sabuk keselamatan.

Aturan itu cukup adil. Tapi kepolisian akan kerepotan menegakkan aturan lalu lintas jika tidak diikuti oleh pelayanan yang lebih baik dalam urusan tilang dan pembayaran denda. Janganlah masyarakat yang ingin bersikap jujur, bersedia membayar denda lewat bank, justru dipersulit. Kepolisian juga harus berani menindak tegas anggotanya yang menerima suap, bahkan meminta suap, dan kemudian membebaskan para pelanggar lalu lintas.

Perbaikan perilaku polisi sungguh penting. Orang tak akan terlalu menggerutu didenda tinggi bila bisa dipastikan uang itu mengalir ke negara dan kepolisian mampu membeberkannya secara transparan ke publik. Kepolisian mesti bisa meyakinkan masyarakat bahwa penegakan aturan itu bukan untuk mengejar setoran, melainkan semata-mata demi menjaga keselamatan pengguna jalan raya.

sumber: tempointeraktif.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s